BerawangNews.com, Lhoksukon - Tradisi banjir di Lhoksukon dan sekitarnya telah sampai ke titik terendah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini akibat tidak terealisasinya penanganan banjir secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
Menyikapi hal tersebut, Tgk. Mawardi, SE (Tgk. Adek Anggota DPRA) dan Ketua WA Grup The Light From Pase Ir. Muhammad Hatta, SST. MT memfasilitasi pertemuan dengan lintas tokoh masyarakat tentang "Solusi dan Tahapan Penanggulangan Banjir di Aceh Utara" yang dilaksanakan Senin Malam, (10/10/2022) di Ruang Pertemuan Lantai II Dayah Kupi, Teupin Punti Aceh Utara.
Ir. Muhammad Hatta, SST. MT sebagai moderator pertemuan menyampaikan, pertemuan yang dilaksanakan malam ini untuk saling memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk penanganan banjir di Aceh Utara.
"Kita harus saling mendoakan, saling menguatkan dan bergerak secara bersama sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang kita miliki untuk mencari solusi dan tahapan penyelesaian banjir di Aceh Utara," ungkap Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kota Lhokseumawe ini.
Tgk. Mawardi, SE (Tgk. Adek DPRA) dalam paparannya menyampaikan, penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
"Pada tanggal 3 Agustus 2022, kami semua anggota DPRA Dapil V telah menyampaikan secara langsung kepada Kepala BNPB dan Para Deputi tentang penanggulangan bencana banjir di Aceh Utara. Ketika itu hadir Sekda Aceh, Kepala BPBA, Asisten II Setdakab Aceh Utara, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Kalaksa BPBD Aceh Utara dan Pak Hatta yang mewakili tokoh masyarakat di Ruang Aula Sebaguna Kantor Gubernur Aceh," terangnya.
Tgk. Adek melanjutkan, ini butuh ikhtiar kita bersama supaya banjir secara bertahap dapat teratasi di Lhoksukon dan sekitarnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara Tgk. Arafat Ali mengatakan banjir yang telah menjadi agenda rutin di Aceh Utara butuh perencanaan yang permanen dan butuh dukungan semua pihak supaya penanggulangan banjir bisa teratasi.
"Harus ada komitmen dan dukungan yang jelas terhadap perencanaan yang permanen untuk penanggulangan banjir baik dari pemerintah maupun Anggota DPRA" ujarnya
Anggota DPRA Dapil V Ridwan Yunus, SH menyampaikan, bencana banjir dapat dapat diprediksikan, sehingga butuh solusi dan tahapan penyelesaiannya.
"Penanganan banjir di Aceh Utara harus jadi Program Strategis Nasional. Ketua DPRA dan Anggota DPRA Dapil V bersama Pemkab Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara harus bertemu langsung dengan Pj. Gubernur Aceh untuk membahas penanganan banjir di Aceh Utara," imbuhnya
Sementara itu H. Abubakar yang lebih kenal dengan Abu Len (Ketua KPA Wilayah Pase) mengatakan, di Dapil V ada 12 Anggota DPRA. Semuanya harus berpikir untuk menangani banjir di Aceh Utara.
"Setiap pembangunan di Aceh Utara tidak boleh menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah juga harus melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh dan semua sungai di Aceh Utara harus ada tanggulnya," harapnya.
Kepala Bappeda Aceh Utara M. Nasir, S.Sos. M.Si menyampaikan, kewenangan sungai seperti Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak ada Propinsi bukan kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
"Menurut BPBA bahwa DED untuk Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak sudah ada, semoga ini bisa terealisasi. Bapak Pj. Bupati Aceh Utara telah meminta kepada BNPB untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang Penanggulangan banjir di Aceh Utara," terangnya.
Sementara itu, Edi Anwar, ST Kepala Dinas PUPR Aceh Utara menyampaikan jika Waduk Keureuto telah selesai pembangunannya, maka akan dapat mengurangi banjir di Aceh Utara. Disamping itu, permasalahan banjir di Aceh Utara juga disebabkan karena usia tanggul sudah begitu lama dan sebagiannya sudah mulai rusak.
Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Ir. Rizal Syahyadi, ST. M.Eng.Sc mengatakan Pemkab Aceh Utara harus lebih cekatan, serta butuh tindakan tegas dan akurat untuk atasi banjir di Aceh Utara.
"Pemerintah harus melakukan kajian dan penelitian berapa tingkat daya tampung dan kapasitas di setiap sungai. Setelah itu diketahui, kita bisa dicari solusi penanganan banjir di Aceh Utara," pungkasnya.
Diakhir pertemuan tersebut disepakati bersama tentang pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua DPRK Aceh Utara dengan bunyinya :
- Mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk segera mungkin menyelesaikan penanggulangan banjir di Lhoksukon dan sekitarnya secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
- Mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pertemuan khusus dengan Ketua dan Anggota DPRA dan Pemerintah Aceh terhadap penanggulangan Banjir di Lhoksukon dan sekitarnya.
(Murhaban)
