Oleh Zulfata
Penulis buku Catatan Usil: Benturan Intelektual, Kekuasaan & Kemanusiaan
Sebelum mencermati tulisan ini pembaca harap santai. Benang merahnya tetap pada persoalan bangsa penakut, karena bangsa tidak bermakna tunggal, bangsa dapat juga diartikan sebagai sudut pandangnya yang beragam tapi menyatukan, termasuk bersatu menjadi penakut. Wawasan bangsa penakut ini bukan lahir secara alamiah, melainkan hidup secara bertahap sebagai dampak eskalasi kekuasaan yang diagendakan dalam pesta demokrasi lima tahunan.
Pilar-pilar penyokong demokrasi dikelola untuk menjadi mata rantai setan yang menjunjung tinggi praktik liberal lintas sektor instansi pemerintah, termasuk dalam agenda kaderisasi pemimpin bangsa dari titik nol (Sabang) hingga Merauke. Dalam konteks ini, konsep kebangsaan dari perspektif geopolitik, nusantara (nusa yang artinya pulau, tara artinya diapit) yang kemudian menjadi konsep kawasan politik yang diberi kedaulatan disulap untuk dikeruk, dilelang, dieksploitasi, dimanipulasi atas nama kesejahteraan rakyat.
Tahapan ini kita tidak bicara persoalan cita-cita proklamasi, sebab saat ini kita tidak sedang berjalan menuju ke sana, melainkan kita sedang berilusi menuju ke sana. Adil, makmur, permusyawaran perwakilan telah berubah menjadi perwakilan para pencuri, penjarah, yang dilakoni oleh pejuang-pejuang hipokrit yang diberi mandat untuk berkuasa, bisa jadi berkuasa secara sementara maupun selama-lamanya.
Jika tidak nyaman dengan kalimat hantu-hantu Partai Komunis Indonesia (PKI) telah bangkit kembali, maka tidak keliru juga kita gunakan kalimat kebangkitan otoritarian baru, kolonial baru, pembodohan baru, penjarahan motif baru. Pada zaman yang menuntut serba terbarukan ini justru matikan kebenaran yang hidup-terbarukan. Sikap dan strategi, trik persengkokolan justru mendapat tempat berinovasi berkelanjutan di negeri ini. Singkatnya hipokrit akut terus menjalar dan mewabah di hirarki sosial-politik saat ini.
Agar tidak terlalu abstrak, tulisan ini menggiring pembaca untuk mampu menemukan alat ukur mengapa bangsa ini disebut penakut. Cobalah untuk jujur melihat fakta. Perhatikan kepastian hukum di negeri ini, perhatikan pula keberpihakan hukum saat ini, perhatikan model pelaksanaan pendidikan nasional hari ini, perhatikan pelayanan publik masa kini? Perhatikan tatakelola Sumber Daya Alam (SDA) saat ini, kemudian tidak perlu perhatikan perkembangan politik (demokrasi) Indonesia, sudah pasti menyuramkan, tak perlu penulis uaraikan terlalu juah soal itu.
Dampak dari kekuatan mata rantai setan atau memiliki kesamaan makna dengan ekosistem koruptif yang telah membuat Pancasila bukan sekedar mati suri, tetapi terperangkap di kaki langit, artinya tidak sedang berada di langit, dan tidak sedang hidup pula di bumi. Kalau ada yang menyebut Pancasila sedang optimal diaplikasikan sebagai alat jualan para elite politisi atau alat tameng atau topeng bagi penguasa rakus bin tamak, itu bisa jadi. Pancasila tidak eksis dan berkembang dalam kehidupan bangsa penakut.
Jika belum juga menemukan maksud tulisan ini dan kaitannya dengan diksi bangsa ini penakut. Coba lagi perhatikan kondisi kekinian Indonesia, tepatnya bulan Juli tahun 2022. Ada beberapa fenomena yang disepakati secara internasional, di antaranya adalah dampak ekonomi negara-negara berkambang dari perang Rusia-Ukraina. Serta upaya pemulihan dampak Covid-19 yang belum juga mengobati babakbelurnya warga negara yang berada di garis kemiskinan.
Dalam konteks nasional, bangsa ini penakut karena Indonesia adalah negara utama dalam memproduksi batu bara dan kelapa sawit, ditambah lagi penduduk dan warga negaranya strategis bagi kebangkitan kedaulatan pangan. Tetapi faktanya apa yang terjadi? Kini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo seperti kebakaran jenggot menghadapi kelangkaan minyak goreng, kepanikan dalam menciptakan sistem pelayanan di balik pengelolaan energi akibat perang Ukraina-Rusia, China-Amerika?
Dari fenomena ekonomi politik global tersebut pula mengapa Indonesia tampak selalu bergantung dari kondisi negara asing? Apakah demikian bentuk ketahanan ekonomi politik Indonesia? Apakah benar Indonesia berdikari di tanahnya sendiri atau menyusu pada negara asing? Lantas mengapa di tahun 2022 rakyat terus menjerit soal hara Sembako, menjerit soal energi, sementara katanya Indonesia adalah negara kaya raya yang dinilai dari potensi hasil buminya?
Maka untuk menemukan jawaban pertanyaan di atas, secara tidak langsung menggiring pembaca untuk menghubungkan nalarnya dengan apa yang diperdebatkan oleh bapak pendiri bangsa di masa awal kemerdekaan Indonesia soal tarik-menarik tatakelola ekonomi domestik dengan membuka kran pasar bebas Internasional (hulu dan hilir). Jika pembaca tidak ingin menelusurinya, maka tulisan ini tidak perlu pembaca anggap serius. Boleh sebut tulisan ini sebagai tulisan usil tak berlandaskan fakta, hehe.
Berbagai hal yang disinggung di atas memang jarang bahkan tidak keluar dari bahasanya penyelenggara pemerintah, sebab yang mengendapkan kekuatan agar bangsa ini penakut didominasi oleh aktor-aktor di balik layar para penyelenggara pemerintah melalui berbagai orderan perizinan, termasuk dalam hal pemberian izin mengimpor komoditi yang memukul ekonomi petani Indonesia, dan termasuk pula memberi izin untuk tidak menangkap koruptor yang naik kenderaan partai politiknya penguasa. Dalam konteks ini pula jangan harap para penegak hukum untuk mampu menyelesaikan semua hal tersebut, terlebih dalam penyelesaian kasus HAM dan ketidakadilan politik. Sebab bangsa ini penakut. Maka penumpukan masalah disengajakan untuk mengalami pemutihan bagi generasi masa depan. Rusak.
Menarik lagi, coba perhatikan gelagat partai politik nasional, kalau partai politik lokal tak masuk dalam pembahasan tulisan ini, sebab partai lokal anggap saja tak berfungsi, hehe, maaf ya. Sekali lagi maaf untuk para elite partai kombatan yang mulia. Kita sudah cukup damai bukan? Termasuk damai dalam tergilasnya kekhususan yang dimandatkan dalam MoU Helsinki. Oh, jangan kelewatan menyinggung kondisi Aceh. Karena Aceh sudah hebat dengan Aceh Hebatnya, termasuk dengan membeli “kapal sempurna” yang mensejahterakan masyarakat Aceh.
Kembali ke diksi penakut. Dalam regenerasi kepemimpinan politik, partai politik adalah partainya tuan, meskipun ada loyalis partai politik yang meyakini ketum partainya bagaikan tuhan. Partai politik berlomba dan bersaing merebut kekuatan sakti yang disebut tiket pencalonan presiden, soal nasib rakyat itu hal kemudian, yang penting partai politik harus terus hidup dari rezim ke rezim. Partai politik bukan lagi bicara dari partai untuk rakyat, tetapi dari rakyat untuk partai. Demikian halnya dengan demokrasi, bukan lagi sekadar dari oleh dan untuk rakyat, sebab dunia sudah terbalik (new normal), demokrasi nyatanya bermakna dari oleh dan untuk menipu rakyat dengan berbagai cara.
Beranikah segenap bangsa ini membongkar dan besikap jujur di hadapan penguasa untuk membantah bahwa bangsa ini bukan penakut? Alat ukur dalam melihat keberanian segenap bangsa ini dapat kita saksikan bersama pada Pemilu serentak 2024 nanti, termasuk juga dalam Pilkada, apakah segenap bangsa ini penakut dalam menekan angka politik uang dari akar rumput hingga puncak istana? Maka oleh sebab itu, benarlah apa ucapan Gus Dur di saat ia diwawancara dalam acara Kick Andy dengan mengatakan bahwa “Bangsa ini penakut karena tidak bertindak pada yang bersalah”. Alfatihan untuk pemimpin politik sekaligus guru bangsa yang menjadi panutan anak bangsa. I Love Gus Dur.
