BerawangNews.com, Banda Aceh- Terkait adanya keinginan ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) yang akan menggelar demo dengan cara membuat tenda di depan Kantor Kementrian dalam negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Sekretaris Umum Badko HMI Aceh, Zulfata menanggapi bahwa DPRA jangan terlalu memposisikan komunikasinya seperti “preman politik”, tetapi DPRA harus menciptakan seni berkompromi dengan pemerintah pusat tanpa mengangkangi kekhususan Aceh terkait Pilkada Aceh 2022.
“Ketika surat yang dikirim DPRA belum direspon oleh Mendagri, bukan berarti komunikasi DPRA efektif dengan “menggertak” melalui rencana mendirikan tenda di depan gedung Mendagri. Justru dengan seperti itu komunikasi DPRA secara tidak langsung telah menampakkan kekonyolan komunikasinya. Seharusnya komunikasi level DPRA harus elegan, kumunikatif dan persuasif dalam berdiplomasi dengan pemerintah pusat” Ujar Zulfata
Saat dijumpai media BerawangNews.com (05/02/2021)
Bukan kali ini saja komunikasi “lucu” yang keluar dari DPRA, saat polemik interpelasi PLT. Gubernur Aceh waktu lalu secara tidak langsung masyarakat Aceh sudah mampu menemukan prospek dari akhir pengembaraan politik DPRA. Pada kesempatan ini pula menurut Zulfata DPRA harus terus mengevaluasi internal mereka agar mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat Aceh dengan mewujudkan Pilkada 2022 benar terlaksana di Aceh.
“Dalam perbincangan polemik Pilkada 2024 atau 2022 di Aceh hari ini telah muncul spekulasi politik publik bahwa Pilkada Aceh akan terlaksana pada tahun 2024. Sehingga ketika DPRA tidak mampu menciptakan diplomasi yang cantik dengan pemerintah pusat. Maka Pilkada 2022 di Aceh akan benar terlaksana dan kekhususan Aceh dapat dianggap sebagai “singa ompong”, tampak gagah dan garang, namun tidak dapat melakukan apa-apa” tutup Zulfata.
(JB)
Zulfata menyarankan kepada DPRA untuk mampu membangun sinergitas di internal DPRA saat membangun harga tawar politik yang tidak melemahkan posisi kekhususan Aceh, bukan saja soal Pilkada 2022, tetapi soal kekhususan Aceh lainnya. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini DPRA jangan gegabah dan asal bicara di ruang publik, sebab masyarakat Aceh sekarang paham betul bagaimana niat dan kekuatan DPRA periode ini.
Bukan kali ini saja komunikasi “lucu” yang keluar dari DPRA, saat polemik interpelasi PLT. Gubernur Aceh waktu lalu secara tidak langsung masyarakat Aceh sudah mampu menemukan prospek dari akhir pengembaraan politik DPRA. Pada kesempatan ini pula menurut Zulfata DPRA harus terus mengevaluasi internal mereka agar mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat Aceh dengan mewujudkan Pilkada 2022 benar terlaksana di Aceh.
“Dalam perbincangan polemik Pilkada 2024 atau 2022 di Aceh hari ini telah muncul spekulasi politik publik bahwa Pilkada Aceh akan terlaksana pada tahun 2024. Sehingga ketika DPRA tidak mampu menciptakan diplomasi yang cantik dengan pemerintah pusat. Maka Pilkada 2022 di Aceh akan benar terlaksana dan kekhususan Aceh dapat dianggap sebagai “singa ompong”, tampak gagah dan garang, namun tidak dapat melakukan apa-apa” tutup Zulfata.
(JB)
