BerawangNews.com, Banda Aceh- Polda Aceh meminta masyarakat untuk menjalankan keputusan pemerintah yang melarang seluruhnya kegiatan FPI (Front Pembela Islam) di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan maklumat Kapolri tentang pemberhentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
Kini bermunculan spanduk dan papan bunga yang mengatasnamakan macam-macam organisasi tertentu di seluruh aceh yang berisi dukungan terhadap pemerintah atas pembubaran FPI tersebut.
Sementara itu Ketua Umum kebijakan Publik KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Wilayah Aceh Agus Ismansyah Mengatakan" ormas FPI di Aceh sangat kooperatif, sejauh ini belum ada tindakan - tindakan anarkis. Maklumat ini kurang tepat diteruskan di Aceh meskipun demikian kita tidak menolak maklumat ini tetapi ada baiknya pemerintah harus realistis dengan keadaan Lapangan" ujarnya.
"Bertebarannya papan bunga dan spanduk di Aceh ini sangat melukai hati kita umat Islam di Aceh, jangan benturkan umat Islam di Aceh, kita tidak ingin ada pertumpahan darah lagi, 30 tahun lebih kita konflik dan bencana Tsunami sudah ratusan ribu nyawa Rakyat Aceh hilang, kita ingin damai kita ingin ketentraman" begitu ujarnya.
Hal ini juga direspon oleh ketua umum bidang aksi KAMMI Wilayah Aceh Rasidi jaya mengatakan" Pemerintah jangan menjadi tangan besi, ingat kita negara demokrasi setiap warga negara dijamin haknya Oleh Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia 1945 untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, jadi tak perlu phobia Karena ini menjadi check and balance sebagai negara demokrasi " ujarnya.
Di samping itu ketua umum KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Wilayah Aceh Ahsanul Abid M.Pd dengan tegas Menyampaikan" Pemerintah tak perlu menggunakan Bom nuklir untuk membunuh Ikan di Laut, ini sangat tidak realistis, organisasi kemasyarakatan menjadi penyeimbang dalam negara demokrasi, kritik dan gerakan harus mampu dijawab dengan program yang produktif bukan justru dimusnahkan" ujarnya.
Dia beranggapan" Ini sangat tidak mencerminkan Negara demokrasi, justru negara otoriter, pemerintah harus lebih bijak dalam persoalan mengambil kebijakan dan merespon kritik, bila memang sudah dibubarkan tak perlu ditekan-tekan lagi, cukup sudah, jangan seolah-olah FPI adalah musuh besar negara" ujarnya.
(ASB)
